SekolahMenengah Pertama terjawab Upaya untuk menekan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi dilakukan melalui? A. perlindungan dan penegakan HAM. B.persahabatan C. musyawarah D.keragaman 2 Lihat jawaban Jawaban 4.7 /5 34 verdinandpatriounpnd A. Perlindungan dan Penegakkan HAM Jawaban 4.8 /5 19 RezaGamers A. perlindungan dan penegakan HAM.
› Utama›Kekerasan Sulit Dihapuskan... Hingga kini, praktik-praktik diskriminasi masih banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, dan lainnya. Jika hal itu tak bisa diatasi dan ditekan, kekerasan pada perempuan akan sulit dihapuskan. KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA Dua perempuan nelayan yang tergabung dalam komunitas Puspita Bahari, di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menunjukkan kartu asuransi nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat 9/8/2019. Difasilitasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia PPNI, mereka telah memperjuangkan hak tersebut selama tiga KOMPAS — Hingga kini, praktik-praktik diskriminasi masih banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, dan lainnya. Jika hal itu tak bisa diatasi dan ditekan, kekerasan pada perempuan akan sulit dihapuskan. Diskriminasi ialah akar Komisi Nasional Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan itu pada Kongres Perempuan Jawa Tengah I di Kota Semarang, Senin 25/11/2019. Diskriminasi terhadap perempuan terjadi salah satunya karena ada aturan-aturan masyarakat yang membatasi. ”Kalau ada pembedaan jenis kelamin, pembatasan ruang gerak perempuan, itu diskriminasi terhadap perempuan. Tak hanya dalam kebijakan, tetapi juga pada praktik keseharian. Saat relasi tak setara, yang di bawah bisa mengalami kekerasan,” kata juga Pembukaan Kongres Perempuan Jawa Tengah IKOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA Suasana diskusi pada pembukaan Kongres Perempuan Jawa Tengah I, di Kota Semarang, Senin 25/11/2019. Kongres yang berlangsung 25-26 November itu mengangkat tema ”Menguatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera”.Azriana menambahkan, auktor intelektualis diskriminasi terhadap perempuan tidak tunggal. Selain negara, lewat kebijakan atau peraturan, juga oleh masyarakat dan keluarga. Selain itu, perusahaan juga bisa menjadi pelaku diskriminasi terhadap ada pembedaan jenis kelamin, pembatasan ruang gerak perempuan, itu diskriminasi terhadap catatan Komnas Perempuan, terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif. Dari jumlah itu, sebanyak 40 kebijakan di tingkat nasional, yakni terkait kriminalisasi perempuan, pengabaian afirmasi, dan pengurangan hak konstitusional. Sementara 381 kebijakan di tingkat daerah yang mengatur soal agama, moralitas, dan ketertiban umum.”Saya berharap ibu-ibu memantau. Bagaimana peraturan-peraturan dari provinsi hingga desa dihasilkan. Dengan adanya pengawalan, kita bisa mencegah kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Dimulai dengan melihat isinya, apa yang diatur,” ujar Azriana kepada sekitar 700 peserta kongres yang juga Kongres Perempuan Jateng Diharapkan Tak Hanya Hasilkan SloganKOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA Peserta Kongres Perempuan Jawa Tengah I mengamati foto perempuan Jawa Tengah, di sela-sela pembukaan kongres tersebut, di Kota Semarang, Senin 25/11/2019.Konsolidasi gerakanKongres Perempuan Jateng I pada 25-26 November 2019 diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Jateng dan Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jateng. Kongres ini juga merupakan konsolidasi gerakan sosial untuk mencari solusi data DP3AP2KB Jateng, kasus kekerasan terhadap perempuan di provinsi itu masih tinggi. Pada 2016, terdapat kasus, kemudian menjadi kasus 2017, dan kasus 2018. Pada 2018, tiga kasus paling dominan adalah kekerasan seksual, fisik, dan Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, sejumlah isu terkait perempuan, seperti pernikahan dini, angka kematian ibu melahirkan, dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, terjadi karena perempuan dalam posisi sulit. Kesetaraan belum karena itu, koridor bagi perempuan perlu dibuka, termasuk melalui Kongres Perempuan Jateng I. ”Kongres ini saya titipi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kita tunggu rekomendasi yang akan membuat perempuan Jateng lebih berdaya,” juga Paus Kecam Eksploitasi PerempuanKOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA Suasana diskusi pada pembukaan Kongres Perempuan Jawa Tengah I, di Kota Semarang, Senin 25/11/2019. Kongres yang berlangsung pada 25-26 November itu mengangkat tema ”Menguatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera”.Ganjar menuturkan, hal positif yang didapatkannya adalah perempuan Jateng terlibat aktif dalam berbagai musyawarah rencana pembangunan musrenbang. Ia pun mendorong perempuan untuk bersuara agar program-program pemerintah berperspektif Sholikah 38, perempuan nelayan asal Kabupaten Demak, menuturkan, pihaknya kerap terlibat dalam musrenbang tingkat desa. Namun, ketika pada tahap perumusan, mereka tak lagi dilibatkan sehingga apa yang disampaikan tak dijadikan acuan.”Sebagai perempuan nelayan, kami harap ada pengakuan. Selain nelayan, ibu-ibu pedagang dan pengolah hasil perikanan juga kami harapkan bisa diakui negara,” ujarnya. Sebelumnya, lewat perjuangan selama tiga tahun, ada 31 perempuan nelayan di Demak yang mendapat kartu asuransi nelayan, tetapi itu masih sebagian juga Penuhi Hak Kesehatan Perempuan
ABSTRAKPraktik-praktik rasisme yang terjadi di Jerman seperti gerakan anti Islam dan Xenophobia merupakan salah satu faktor penyebab munculnya citra negatif di Jerman. Untuk menghapus citra negatif tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerja PERAN JERMAN MENGHAPUS DISKRIMINASI. Selly Julita. Download Download PDF. Full PDF Package
Survey dari Dice menjelaskan bahwa masih adanya diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan di dalam dunia pekerjaan. Melihat masih adanya kasus diskriminasi gender yang ada di dunia kerja, sudah seharusnya hal seperti ini mulai diantisipasi. Akan tetapi, masih banyak juga perusahaan yang tidak melakukan diskriminasi gender. Ada beberapa contoh kasus yang membuat pekerja perempuan merasa dibeda-bedakan dengan pekerja laki- laki. Pada saat melakukan pengambilan keputusan, jika ide itu datang dari perempuan terkadang masih sangat diragukan. Sementara, pada laki-laki terjadi hal yang justru sebaliknya lebih dipercaya dan tidak dipertanyakan. Padahal pada dasarnya setipa keputusan diambil dengan pemikiran dan resiko yang telah dipersiakan dan diketahui sebelumnya. Adapula beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki- laki saat ini juga dilakukan oleh perempuan. Kemungkinan terjadinya pembeda-bedaan akan semakin terlihat jelas pada saat ituu. Akan tetapi, kembali lagi kepada individunya masing- masing karena setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda- beda. Jika kamu ingin mengatasi hal- hal seperti ini, maka kamu bisa memperhatikan tips berikut ini Tips Menghadapi Diskriminasi Gender di Tempat Kerja © 1. Membuat kesetaraan Terapkan aturan untuk menyetarakan antara perempuan dengan laki- laki dalam bidang pekerjaannya. Setiap orang memiliki dan kemampuan yang dijalaninya dengan cara yang berbeda- beda. Baik gender laki- laki atau perempuan tidak masing- masing memiliki kemampuan. Hanya saja yang membedakannya cara bersikap dan cara menerapkannya. Pada dasarnya keberagaman yang ada membuat perkembangan perusahaan tetap ada. Berbagai latar belakang, sudut pandang, pengalaman, etnis, dan lain sebagainya yang membantu membentuk warna baru di tempat kerja. 2. Buktikan melalui hasil pekerjaan Pada awalnya mungkin kamu akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat kerja. Akan tetapi, pada langkah selanjutnya ketika kamu berhasil membuktikan pekerjaan kamu dengan hasil yang terbaik kondisi akan berubah. Seiring berjalannya waktu dengan hasil pencapaian, kamu akan bisa menggeser berbagai diskriminasi gender yang ada. Buktikan bahwa kamu sebagai perempuan bisa melakukan apa yang selama ini diremehkan dari diri kamu. 3. Sebagai atasan adakan arahan mengenai gender Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pengkotak kotakan terhadap gender perempuan dengan laki- laki sebaiknya dimulai pencegahand ari atasan langsung. Mencegah terjadinya hal tersebut, perlu diberikan arahan mengenai gender baik perempuan maupun laki- laki. Ketika adanya diskriminasi gender, kamu bisa merasakan bahwa adanya ketidaknyamanan pada situasi kerja. Ketidaknyamanan ini juga bisa berdampak kepada terjadinya demotivasi kerja karyawan. Ketika terjadi demotivasi kerja maka, karyawan akan memberikan hasil yang tidak maksimal. Dampak lainnya bisa menyebabkan kamu kehilangan karyawan sebab memilih untuk berhenti. 4. Jika ada keluhan tentang diskriminasi gender segera atasi Baik laki- laki maupun perempuan yang merasa bahwa dirinya mengalami perbedaan karena masalah gender, sebaiknya segera diatasi. Semakin cepat mengatasi maka, akan semakin mengembalikan kenyamanan lingkungan kerja. Jangan mendiamkan terlalu lama keluhan mengenai diskriminasi gender, apalagi menunggu sampai tingkat kejadian meningkat. Buatlah prosedur yang jelas mengenai cara mengantisipasi kejadian- kejadian seperti ini. Ketika adanya keluhan penting bagi kamu segera menyelidiki masalah yang terjadi dan segera mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Pastikan kamu telah memeriksa seluruh saksi dan bukti- bukti lainnya. 5. Sadari apakah kamu menyinggung atau tidak Ada beberapa tipe orang yang secara tidak sadar telah menyinggung mengenai gender saat sedang berbicara. Pada dasarnya setiap orang memiliki yang namanya bias tidak sadar yang menyebabkannya melakukan hal tersebut. Salah satu caranya yang bisa kamu lakukan dengan menjaga ucapan dan berfikir terlebih dahulu sebelum kamu membicarakan sesuatu. Walaupun pada kenyataannya bias tidak sadar ini terjadi tanpa disengaja. Apa itu bias tidak sadar? Bias itu merupakan sifat alami yang dimiliki oleh manusia yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya masih terbilang umum. Akan tetapi sifat alami ini juga mampu memiliki kekurangan. Adapun dalam menghadapi yang mananya bias sebagai sifat alami seseorang bisa dilakukan dengan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Apa saja buktinya berupa hasil evaluasi bersama maupun data- data valid yang ada. Walaupun setiap manusia memiliki bias tidak sadar akan tetapi, dalam dunia pekerjaan ada yang tidak lagi mengalami diskriminasi gender. Contoh Riset yang Menunjukkan Kesetaraan Gender © 1. Pew Research Center Berdasarkan riset dari Pew Research Center, perempuan milenial sudah mulai memiliki pendapatan yang serupa dengan laki-laki. Di mana, perempuan bekerja berusia dari 25-34 tahun, mendapatkan pendapatan sebesar 93% dari laki-laki pada umumnya. 2. Arlington Di tahun 2015-2016, data menunjukkan bahwa karyawan perempuan mendapatkan peningkatan pendapat sebesar 12% sementara karyawan laki- laki sebesar 4%. 3. Chesapeake Pada tahun 2015, didapatkan data bahwa karyawan perempuan mendapatkan 74% dari yang dihasilkan laki- laki. Sementara itu di tahun 2016 presentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 87,2 %. Hal tersebut telah membuktikan bahwa tidak semua pelaku di dunia bisnis terdapat diskriminasi gender. Masih banyak juga pekerja yang tidak membeda-bedakan kemampuan pekerja berdasarkan jenis kelaminnya. Itulah dia tip yang bisa diterapkan untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi di tempat kerja. Jangan lupa untuk sign up di Glints ya agar bisa mendapatkan informasi penting lainnya mengenai lowongan pekerjaan. Technologists Share Perspectives on Inequality and Discrimination in New Dice Report On Pay Gap, Millennial Women Near Parity – For Now
Myramemberi jawaban singkat untuk membalikkan kekhawatiran. Feminisme, ujarnya, adalah perlawanan terhadap tindakan dan praktik diskriminasi serta penindasan. "Maka harus dibalik. Feminisme itu adalah cara berpikir dan juga cara melawan yang tepat untuk mengalahkan semua fundamentalisme, radikalisme, dan lain-lain," ujar Myra.
› Hampir empat dekade Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan. Sistem peradilan pidana hingga kini belum belum banyak merepons kepentingan korban. OlehSONYA HELLEN SINOMBOR 5 menit baca KOMPAS/YOLA SASTRA Aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan menggelar aksi diam dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di jalan depan Kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Senin 8/3/2021. Melalui tulisan di kertas karton, mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena angka kekerasan seksual masih relatif tinggi, termasuk di 2021 merupakan tahun ke-37 Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kendati telah berlangsung hampir empat dekade, implementasi CEDAW di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan budaya patriarki dan masih rendahnya kesadaran untuk menghapus praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang membuat perempuan di Tanah Air masih terus berada dalam lingkaran kekerasan. Praktik diskriminasi dan ketidakadilan terus menghambat berbagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di Indonesia. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Komnas Perempuan dalam refleksi terhadap 37 tahun pelaksanaan CEDAW di Indonesia mengungkapkan tantangan yang terus dihadapi hingga kini, yaitu perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan serta menghapus kekerasan seksual secara Komnas Perempuan mengangkat laporan independen yang disampaikan kepada Pelapor Khusus PBB tentang pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual berbentuk pemerkosaan sebagai kaji ulang peraturan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi penghapusan kekerasan seksual terhadap juga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Sebuah WarisanHingga kini masih terjadi kekosongan hukum terhadap proses pengadilan bagi korban pemerkosaan. Definisi pemerkosaan di Indonesia masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu persetubuhan dengan penetrasi penis ke vagina dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dikategorikan dalam tindak pidana kesusilaan sehingga sering disangkut-pautkan dengan moralitas. Akibat terbatasnya pengertian pemerkosaan ini, berbagai kasus pemerkosaan di luar definisi tersebut tidak dapat dijangkau secara hukum.”Karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan agar meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dan cara mengaksesnya, khususnya hak-hak korban pemerkosaan, serta cara mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan,” ujar Rainny Hutabarat, salah satu komisioner Komnas Perempuan, saat berbincang dengan media, Jumat 23/7/2021.Komnas Perempuan merekomendasikan agar meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dan cara mengaksesnya, khususnya hak-hak korban pemerkosaan serta cara mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan. Rainny HutabaratKOMPAS/HERU SRI KUMORO Mural yang menuntut disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jalan Bekasi Timur Raya, Jakarta Utara, Kamis 20/2/2020.Sebagai negara pihak yang mengesahkan CEDAW melalui UU No 7/1984 pada 24 Juli 1984, Indonesia wajib mengimplementasikan mandat Rekomendasi Umum Nomor 19 yang diperbarui dengan Rekomendasi Umum Nomor tiga mandat yang harus dilaksanakan Indonesia, yakni pertama, melaksanakan langkah-langkah tepat dan efektif untuk mengatasi segala kekerasan berbasis jender; kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis jender, serta perlindungan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-korban. Dan, ketiga, menghapus kekerasan berbasis jender yang bersifat sistemik karena telah menjadi alat sosial, politik, ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan stereotip peran meratifikasi CEDAW, memang ada sejumlah kemajuan yang dicapai Indonesia terkait perlindungan perempuan dari diskriminasi, terutama dalam regulasi terkait perempuan korban. Misalnya, UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan MA No 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ada juga di UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 20/1999 tentang Pengadilan juga Percepat Pembahasan dan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan SeksualNamun, Komnas Perempuan memandang kemajuan tersebut masih belum cukup menjamin korban pemerkosaan di Tanah Air untuk mendapat hak atas keadilan dan pemulihan. Data Komnas Perempuan dalam lima tahun terakhir, kasus pendampingan korban lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan kepolisian. Sepanjang 2016-2019, data masuk dari lembaga layanan pemerintah dan organisasi masyarakat sebanyak kasus, tetapi data di kepolisian hanya kasus dan yang sampai ke pengadilan negeri hanya utama yang memengaruhi perumusan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta cara bekerja aparat hukum adalah perspektif yang masih menempatkan perempuan sebagai subordinat dan obyek seksual Peserta aksi mengenakan pakaian bernada protes dalam aksi damai memperingati Hari Perempuan Sedunia International Women\'s Day 2020 bersama Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan Gerak Perempuan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 8/3/2020. Aksi tersebut menuntut pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan rativikasi konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan dunia Penghapusan Kekerasan SeksualDi tengah kekosongan hukum ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting untuk didorong. Taufik Basari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan, kunci utama dari implementasi CEDAW adalah pemerintah. ”Kita berharap pemerintah punya strategi komprehensif, mengevaluasi, dan mengkaji hambatan-hambatan apa saja yang terjadi. Capaian sudah ada, dalam hal legislasi sudah ada pro jender, tapi masih ada beberapa problem. Yang terpenting, bagaimana pemerintah menempatkan isu perempuan dalam garis besar pembangunan, termasuk pembangunan hukum,” kata Taufik yang selama ini ikut mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Direktur Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan Kapal Perempuan, menilai, tantangan yang mendesak yang membutuhkan penanganan adalah mengevaluasi dan menghapuskan peraturan-peraturan yang mendiskriminasi perempuan. Aturan yang diskriminatif ini semakin membuat perempuan menanggung risiko jauh lebih berat di masa pandemi saat ini juga datang dari kelompok-kelompok anti-kesetaraan dengan cara mendorong perempuan segera menikah di usia muda, menyalahkan perempuan yang menjadi korban, dan mengekang perempuan untuk kembali ke dalam rumah. ”Di tahun ke-37 ratifikasi CEDAW ini, apalagi masa krisis pandemi ini, kita perlu mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” papar Misiyah, Minggu 25/7/2021.Baca juga Publik Diminta Terus Kawal RUU Penghapusan Kekerasan SeksualMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam berbagai kesempatan, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan jender, selain ratifikasi CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan implementasinya, telah diterbitkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional yang memuat strategi pengarusutamaan jender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah. Pemerintah, kata Bintang, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan. EditorAloysius Budi Kurniawan
praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. " Contoh diskriminasi terhadap pelaku usaha adalah dalam kasus pengadaan jasa pembuatan logo baru PT. PERTAMINA (Persero) yang terkesan terdapat persekongkolan dengan modus penunjukan langsung oleh PT.
› Opini›Kekerasan terhadap Minoritas... Menghapus praktik kekerasan dalam masyarakat kita, yang sudah jadi pilihan rasional bagi sebagian masyarakat, bukan hal sederhana. Diperlukan berbagai kanal sekaligus katalisator sosial kultural yang mampu meminimalkan. Kompas Didie SWSatu dekade terakhir, Indonesia mendapatkan catatan buruk mengenai kekerasan terhadap ilustrasi, pada tahun 2012, Human Rights Watch HRW mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan Indonesia sebagai negara yang tinggi dalam aksi kekerasan terhadap minoritas. Pada saat itu, Presiden SBY diminta untuk menekan peningkatan kekerasan terhadap minoritas yang berpotensi terjadi di Indonesia. Kritik ini menegaskan bahwa Indonesia di mata dunia internasional menjadi negara yang akrab dengan kekerasan, khususnya terhadap minoritas. Kritik juga memberikan peringatan bagi kita, khususnya pemerintah, untuk lebih tegas dalam mengambil peran mencegah dan melindungi kelompok HRW memberikan makna negatif dalam konstruksi citra Indonesia di mata dunia internasional. Secara lebih luas, laporan HRW jadi catatan serius dalam kasus pelanggaran HAM di Hari Hak Asasi Manusia HAM pada 10 Desember 2021 ini menjadi momentum sekaligus refleksi bahwa kekerasan terhadap minoritas di Indonesia menjadi isu problematik yang tak pernah berhenti terjadi. Malah melihat polanya semakin sistematis dan terlembagakan dalam berbagai bentuk yang ada. Kita harus mengingatkan bahwa negara harus melindungi minoritas, apa pun bentuknya, bukan malah melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi dengan laporan HRW itu membawa kita pada kasus-kasus yang terjadi sepanjang 2019 dan kurun 2020. Meski laporan HRW dirilis hampir sembilan tahun lalu, relevansinya masih mengingatkan kita pada serangkaian kasus kekerasan terhadap minoritas beberapa waktu lain yang menarik disimak juga, seperti dirilis adalah data tindak diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, khususnya dalam kerukunan beragama, yang dilakukan Komnas HAM bersama Litbang Kompas berjudul Survei Penilaian Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi. Survei dilakukan pada 2018 dan hasilnya memperlihatkan, kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu 83,1 persen juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang 81,9 persen responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Sebanyak 82,7 persen menyatakan merasa lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sebanyak 83,1 persen juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang yang menarik dari hasil survei ini? Sungguh tak habis pikir, rentetan tindakan anarkistis terjadi di Tanah Air setiap hari. Maraknya kasus kekerasan terhadap minoritas berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama dalam penolakan pembangunan masjid atau gereja di lingkungan mayoritas yang beda kekerasanBegitu gampangnya masyarakat kita melakukan praktik kekerasan. Seolah masyarakat kita seperti rumput panas yang mudah terbakar. Dalam hitungan menit bisa meletup amarah dan amuk massa. Masyarakat sering kali brutal jika melakukan praktik kekerasan. Beberapa kali kantor pemerintahan, seperti kantor bupati dan instansi pelayanan publik lain, hancur dibakar pengujung 2020, kita digemparkan dengan tragedi pembantaian satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tragedi itu terjadi pada 27 November 2020, menewaskan empat warga minoritas, pelaku mengambil 40 kilogram stok beras dan membakar enam rumah warga. Tragedi kemanusiaan ini tidak bisa dibenarkan, apa pun alasannya, dan sebagai bagian dari warga yang beradab, kita harus mengutuk keras kekejian tersebut. Tindakan kekerasan dengan dalil apa pun hingga merenggut nyawa adalah tindakan paling barbar dalam sejarah juga Intoleransi yang MencemaskanTragedi Sigi ini pula yang membawa kita merenungkan kembali arti penting kemanusiaan dan peradaban dalam praktik sosial kita sehari-hari. Refleksi kritis itulah yang mengantarkan kita mempertanyakan apakah kehidupan sosial kita masih bisa menikmati apa yang disebut kehidupan beradab civilized life sebagaimana disebutkan Alfred Marshal bahwa semua individu bisa menikmati civilized life dengan proteksi hak-hak individu oleh saat bersamaan, yang membuat kita semakin sedih adalah reproduksi kekerasan terhadap minoritas semakin subur dalam beberapa tahun terakhir. Praktik kekerasan ini secara masif semakin menempatkan wajah Indonesia yang berada dalam labirin kekerasan. Dengan kata lain, sulit melepaskan kekerasan sebagai mekanisme sosial dari kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya sumber daya inilah yang kemudian semakin melanggengkan kekerasan secara diskursif dalam tatanan sosial. Akibatnya, kelompok-kelompok yang defisit sumber daya, yaitu kelompok minoritas, semakin terpinggirkan dalam formasi sosial SupriyantoRasionalisasi kekerasanPasca-Orde Baru, kita dihadapkan pada kondisi sosial yang memiliki dinamika sangat tinggi. Konflik sosial horizontal menjadi fakta yang tak terbantahkan. Jika ditelusuri lebih jauh, selama Orde Baru, kita dibenturkan dengan politik Orde Baru yang mengharamkan terjadinya konflik sosial. Potensi konflik diredam sedemikian rupa karena dapat mengganggu kestabilan politik penguasa. Ibaratnya, konflik masyarakat ditutup di bawah karpet yang tak tampak ke setelah karpet kekuasaan Orde Baru tumbang, semua konflik yang disembunyikan bermunculan ke permukaan. Masyarakat tak diajarkan mengelola konflik sebagai sebuah entitas penting dalam ruang sosial. Sudah 22 tahun Reformasi berlangsung. Celakanya juga, selama kurun waktu tersebut, berbagai konflik sosial horizontal ataupun berbagai praktik kekerasan kelompok sipil seolah tak kunjung eskalasinya semakin meningkat dengan berbagai akar masalah yang sering kali gara-gara hal sepele. Kita bisa menyaksikan dengan saksama di televisi, para pelajar yang melakukan aksi tawuran dengan sadis menghancurkan bis kota ataupun mobil pribadi yang berada di sekitar lokasi lagi yang bisa dikatakan jika masyarakat kita mudah tersulut emosi untuk melakukan lagi yang bisa dikatakan jika masyarakat kita mudah tersulut emosi untuk melakukan kekerasan. Saya membayangkan, jika praktik kekerasan terus berlangsung, ini akan berbahaya bagi kohesi sosial yang kontraproduktif dalam pembangunan meminjam penjelasan Erich Fromm, psikolog psikoanalis yang tergabung dalam Mazhab Frankfurt, masyarakat kita yang akrab dengan kekerasan disebut destructiveness. Ciri ini merujuk pada karakter masyarakat yang berupaya mencari kekuatan dengan cara merusak dan menghancurkan kelompok lain yang dianggap mengganggu dan memberikan ketidaknyamanan bagi kelompok pelaku kekerasan tindakan kekerasan tersebut dirasionalisasi sebagai tugas, kewajiban, ataupun tanggung jawabnya. Karakteristik yang dikemukakan Fromm tersebut sejatinya sudah menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melanggengkan kekerasan dalam struktur kognitif masyarakat kita. Jika di lapangan kita melihat pola reproduksi sosial kekerasan terus berlangsung secara masif, maka masyarakat kita sesuai dengan apa yang dijelaskan Fromm 1995 sebagai ”masyarakat sakit” the sick society.Baca juga Konsolidasi Organisasi Masyarakat SipilPada masyarakat sakit, kita perlu simultan mengembalikan masyarakat sakit ke masyarakat sehat. Ini memerlukan pendasaran sosial, kultural, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum yang mampu menopang ruang sosial kondusif bagi seluruh kewargaanMenghapus praktik kekerasan dalam masyarakat kita yang sudah menjadi pilihan rasional bagi sebagian masyarakat bukan hal sederhana. Diperlukan berbagai kanal sekaligus katalisator sosial kultural yang mampu meminimalkan kekerasan dengan segenap aparatnya menjadi aktor penting yang mampu menyediakan ruang sosial bagi pendasaran masyarakat sehat tersebut. Kelompok minoritas yang lemah sumber daya adalah kelompok yang paling rentan dalam relasi kekuasaan ekonomi politik negara dalam labirin kekerasan tersebut menunjukkan bahwa negara gagal memberikan proteksi sosial ekonomi kepada kelompok rentan ini. Akibatnya, dalam relasi ketimpangan tersebut, minoritas menjadi kelompok yang terancam hak-haknya dan kian terpinggirkan dalam formasi sosial itu. Fenomena ini dialami secara masif oleh berbagai kelompok minoritas yang ’’tersisih’’ dalam kontestasi sosial minoritas yang lemah sumber daya adalah kelompok yang paling rentan dalam relasi kekuasan ekonomi politik sosiologis, relasi sosial kita menghadapi apa yang disebut situasi ’’tanpa kewargaan’’ Robet, 2013193. Situasi ketika kelompok minoritas kehilangan identitas dan hak-haknya sebagai ’’hasil’’ kontestasi sosial politik tersebut. Dalam konteks itulah diperlukan politik kewargaan yang mendorong kelompok-kelompok minoritas memperjuangkan identitas dan hak-haknya sebagai bagian dari kewargaan mereka identitas ini bisa menjadi konter terhadap hegemoni sumber daya yang dengan kasatmata sangat surplus dalam kontestasi tersebut. Mekanisme ini akan berjalan jika negara bisa mengambil peran strategis dalam berbagai kebijakan sosial ekonomi yang dengan tegas memberikan proteksi kepada kelompok minoritas sisi lain, secara kasatmata kita bisa melihat di lapangan, negara melalui aparatusnya datang terlambat, tidak berdaya, dan membiarkan setelah tindakan kekerasan tersebut berlangsung. Aparat seolah tak berdaya menghadapi masyarakat yang brutal tersebut. Aparat kepolisian harus lebih responsif jika tidak ingin selalu dikatakan membiarkan kekerasan tersebut informal di masyarakat juga tak kalah pentingnya memiliki peran penting bagi perilaku masyarakat. Kepemimpinan informal menjadi role model masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Maraknya praktik kekerasan belakangan ini membuat kita prihatin dengan hilangnya dialog sebagai cermin dari rasionalitas Rakhmat HidayatJika ada kelompok masyarakat yang berbeda pemikiran ataupun faham hingga ideologi, saya kira secara elegan bisa menyelesaikannya dengan dialog kultural yang membangun kebersamaan. Dengan demikian, jika terjadi konter diskursus, kita akan melihat terjadinya dialektika yang produktif. Dengan cara ini, kita terus belajar menjadi bangsa yang memiliki peradaban Hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ; Fellow Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan CRCS UGM 2020 EditorSri Hartati Samhadi, yohaneskrisnawan
Pertama memanusiakan anak selayaknya manusia. Kedua adalah melakukan pencegahan dimana tindakan untuk menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan. Ketiga, respons untuk menanggulangi kalau kekerasan tersebut sudah terjadi. "Tapi sayang masih banyak diantara kita belum paham terhadap tiga hal ini.
Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial melalui Sarana Hukum Pidana Tinjauan atas Pasal Penghinaan terhadap Golongan Penduduk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penulis Indriaswati Dyah Saptaningrum, S. H., Syahrial Martanto Wiryawan, Editor C. Damayanti Cetakan Pertama, Juni 2007 Penerbitan ini dimungkinkan dengan dukungan dari DRSP Penerbit ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Alamat ELSAM Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510; Tlp. 021 – 7972662; 7919 2564; office Aliansi Nasional Reformasi KUHP Sekretariat Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp/Fax 7996681; email Isi Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup Kajian Bab II Pentingnya Mendorong Upaya Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengatur Penghapusan Segala Bentuk Praktik Diskriminasi Rasial di Indonesia A. Konteks Kebijakan di Indonesia B. Kebijakan Pidana sebagai Salah Satu Sarana Penghapusan Praktik-Praktik Diskriminasi Rasial Bab III Sarana Hukum Pidana dalam Mengatur Praktik-Praktik Diskriminasi Rasial A. Pengaturan dalam KUHP Pernyataan dan Penyebarluasan Perasaan Permusuhan, Kebencian, dan Merendahkan terhadap Golongan Penduduk B. Beberapa Perbandingan Pengaturan di KUHP Negara Lain C. Catatan Reflektif bagi Kebijakan Kriminalisasi dalam Rancangan KUHP Bab IV Tinjauan Terhadap Rumusan Pasal-Pasal Penghinaan terhadap Golongan Penduduk dalam Rancangan KUHP A. Rumusan dalam Rancangan KUHP B. Catatan terhadap Rumusan Pasal dalam Rancangan KUHP C. Beberapa Pemikiran untuk Perbaikan Rancangan KUHP Bab V Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi Daftar Pustaka Matriks RekomendasiPage 1 Seri Position Paper Reformasi KUHP Page 5 and 6 keyakinan, perilaku dan institusi yPage 7 and 8 Dalam konteks pelanggaran berat hakPage 9 and 10 yang ada atau rancangan undang-undaPage 11 and 12 penduduk, yaitu 1 Golongan EropaPage 13 and 14 • Surat Edaran Dirjen Imigrasi DePage 15 and 16 maupun dalam praktiknya, dengan melPage 17 and 18 mengani kecenderungan konsep tentanPage 19 and 20 termuat dalam konvensi penghapusan Page 21 and 22 sarana hukum pidana harus didayagunPage 23 and 24 BAB III SARANA HUKUM PIDANA DALAM MPage 25 and 26 Barang siapa di depan umum menyatakPage 27 and 28 ditujukan kepada orang banyak dan OPage 29 and 30 verspreidingdelict. Yang dimaksudPage 31 and 32 perubahan rumusan. Bahwa Pasal 137cPage 33 and 34 adalah perwujudan dario perjanjian Page 35 and 36 Dalam pasal ini rumusan tindak pidaPage 37 and 38 Lain halnya dengan KUHP Belanda yanPage 39 and 40 warna kulit, bangsa, dan latar belaPage 41 and 42 yang memiliki bobot dalam kerangka Page 43 and 44 BAB IV TINJAUAN TERHADAP RUMUSAN PAPage 45 and 46 Pasal 287 sama halnya dengan pasal Page 47 and 48 direalisasikan dengan melakukan perPage 49 and 50 Diskriminasi Rasial. Perintah untukPage 51 and 52 Dalam sejarah kehidupan manusia, diPage 53 and 54 hak sosial, hak-hak budaya secara lPage 55 and 56 luas dari itu. Terlepas dari konsekPage 57 and 58 KUHP juga perlu menengok bagaimana Page 59 and 60 Alasannya, bahwa kedua perbuatan tePage 61 and 62 jahat mendiskriminasi dalam kejahatPage 63 and 64 erekspresi. Untuk itu diperlukan pePage 65 and 66 A. Kesimpulan BAB V PENUTUP Bahwa dPage 67 and 68 B. Rekomendasi Dalam kerangka perbaPage 69 and 70 DAFTAR BACAAN Amnesty InternationalPage 71 and 72 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 20Page 73 and 74 MATRIKS REKOMENDASI Pasal RancanganPage 75 and 76 etnik, warna kulit, dan agama, atauPage 77 pengetahuan yang secara umum memili
Setiaporang yang menunjukkan kebencian atau perasaan kepada orang oleh. karena perbedaan ras dan/atau etnis yang berupa: a. menulis kata-kata, gambar dan/atau menempatkan suatu tulisan yang. berisi kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang. dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, yang mana kata-kata atau
semakin mempertegas langkah-langkah negara untuk menghapuskan segala bentuk praktik dikriminasi rasial dalam kerangka penegakan hak asasi manusia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah menunjukkan komitmen dalam rangka menghapus diskriminasi dalam bebagai bentuk sebagai salah satu agenda untuk menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. 12 Dalam dokumen kebijakan tersebut secara eksplisit pemerintah menyebut bahwa diperlukan penguatan komitmen pemerintah untuk menolak berbagai bentuk diskriminasi dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekwensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundangundangan nasional yang terkait dan sejalan dengan kovensi internasional itu. 13 Bahwa pengaturan mengenai penghapusan segala bentuk praktik-praktik diskriminasi rasial memiliki sejarah panjang, hingga saat ini telah memiliki kemapanan dalam pengaturannya khususnya dalam tatanan rezim hukum hak asasi manusia internasional. Hingga Indonesia menundukkan diri dengan diratifikasinya International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Indonesia. Konsekuensi logisnya adalah bahwa Indonesia sebagai negara pihak akan mematuhi perintah-perintah konvensi baik dalam tataran pelembagaan hukum domestiknya maupun pada aspek-aspek administrasi pelaksanaannya. Dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 konvensi, negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang aktif baik dalam kerangka kebijakan negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun regulasi teknis lainnya yang bersifat implementatif untuk memberikan arahan baik bagi aparatur negara maupun masyarakat sipil dalam menjalankan misi penghapusan segala bentuk praktik diskriminasi rasial di wilayah yang menjadi jurisdiksi Indonesia. 14 Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki keterikatan, pemerintah wajib melaksanakan kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan 12 Lihat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bagian III Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk. 13 Lihat ibid., Alinea 3 14 Lihat International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965, terjemahan ELSAM; Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Penegak Hukum, Buku Pegangan Partisipan Pelatihan mengenai Pengadlan HAM bagi Penegak Hukum, hlm. 76 – 81, ELSAM Agustus, dalam praktiknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan menjamin setiap orang tanpa membedakan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya. Lebih lanjut pemerintah pun harus menjamin adanya perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah jurisdiksinya atas segala tindakan diskriminasi, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi. Untuk itu pemerintah selayaknya mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebarluasan nilai-nilai anti diskriminasi dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada praktik-praktik diskriminasi. Dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 disebutkan alasan Indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi, di antaranya adalah kesadaran belum memadainya instrumen hukum nasional untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktikpraktik diskriminasi rasial. Disebutkan pula bahwa melalui ratifikasi konvensi akan mendorong langkah penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga negara demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya, sekaligus menjadi upaya untuk mewujudkan perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia. 15 Usaha-usaha untuk memasukkan norma-norma internasional dalam hukum nasional merupakan upaya rasional di mana secara khusus hukum internasional mengenai hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari norma-norma internasional yang selayaknya ditaati oleh tiap-tiap negara. Bahwa tujuan dari hukum mengenai hak-hak asasi manusia ditujukan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi dan kebebasan pribadi maupun kelompok pribadi terhadap penyalahgunaan kekuasaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perbuatan-perbuatan pribadipribadi, kelompok, serta organisasi. 16 15 Lihat Penjelasan Undang-UNDANG 29 tahun 1999. 16 Lihat Mr. P Van Dijk, Hukum Internasional mengenai Hak-Hak Asasi Manusia, buku dan penerbit tidak 1 and 2 Seri Position Paper Reformasi KUHP Page 3 and 4 Daftar Isi Bab I Pendahuluan A. LatPage 5 and 6 keyakinan, perilaku dan institusi yPage 7 and 8 Dalam konteks pelanggaran berat hakPage 9 and 10 yang ada atau rancangan undang-undaPage 11 and 12 penduduk, yaitu 1 Golongan EropaPage 13 • Surat Edaran Dirjen Imigrasi DePage 17 and 18 mengani kecenderungan konsep tentanPage 19 and 20 termuat dalam konvensi penghapusan Page 21 and 22 sarana hukum pidana harus didayagunPage 23 and 24 BAB III SARANA HUKUM PIDANA DALAM MPage 25 and 26 Barang siapa di depan umum menyatakPage 27 and 28 ditujukan kepada orang banyak dan OPage 29 and 30 verspreidingdelict. Yang dimaksudPage 31 and 32 perubahan rumusan. Bahwa Pasal 137cPage 33 and 34 adalah perwujudan dario perjanjian Page 35 and 36 Dalam pasal ini rumusan tindak pidaPage 37 and 38 Lain halnya dengan KUHP Belanda yanPage 39 and 40 warna kulit, bangsa, dan latar belaPage 41 and 42 yang memiliki bobot dalam kerangka Page 43 and 44 BAB IV TINJAUAN TERHADAP RUMUSAN PAPage 45 and 46 Pasal 287 sama halnya dengan pasal Page 47 and 48 direalisasikan dengan melakukan perPage 49 and 50 Diskriminasi Rasial. Perintah untukPage 51 and 52 Dalam sejarah kehidupan manusia, diPage 53 and 54 hak sosial, hak-hak budaya secara lPage 55 and 56 luas dari itu. Terlepas dari konsekPage 57 and 58 KUHP juga perlu menengok bagaimana Page 59 and 60 Alasannya, bahwa kedua perbuatan tePage 61 and 62 jahat mendiskriminasi dalam kejahatPage 63 and 64 erekspresi. Untuk itu diperlukan pePage 65 and 66 A. Kesimpulan BAB V PENUTUP Bahwa dPage 67 and 68 B. Rekomendasi Dalam kerangka perbaPage 69 and 70 DAFTAR BACAAN Amnesty InternationalPage 71 and 72 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 20Page 73 and 74 MATRIKS REKOMENDASI Pasal RancanganPage 75 and 76 etnik, warna kulit, dan agama, atauPage 77 pengetahuan yang secara umum memili
Upayauntuk menekan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi dilakukan melalui - 26582287 RifkyRifaldy5336 RifkyRifaldy5336 29.01.2020 PPKn Beriklan dengan kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Hak Cipta Kebijakan Privasi Kebijakan Cookie KOMUNITAS Komunitas Brainly
Professora da Unesp mostra como nós, adultos, podemos ajudar na luta contra o racismo dando bons exemplos às crianças Por FLÁVIA BEZERRA, do Ceert. PIXABAY Neste sábado, são celebrados o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial e o Dia Mundial da Infância. Pensando nisso, conversamos com a professora de história e pesquisadora Lucia Helena Oliveira Silva, da Unesp, sobre a importância de se combater o racismo ainda na infância “Quando não se vê nesses modelos, a criança se sente deixada de lado. Por isso, é de suma importância falarmos sobre preconceito, uma vez que ainda estamos construindo o respeito à diversidade”, diz Lucia. Leia abaixo 1. Atente-se para não reproduzir comportamentos preconceituosos Segundo Lucia, é comum, nas escolas, reproduzir comportamentos racistas, mesmo sem perceber que os faz “Já vi muita professora pedindo para a menina de cabelo crespo, enrolado, ir à escola apenas com os fios presos, enquanto a aluna branca, de cabelo liso, é autorizada a ir com eles soltos. Trabalhar a diversidade é garantir às crianças sensação de pertencimento”. 2. Repense seus atos e seu vocabulário Além de não reproduzir termos racistas, como judiar ou denegrir, sempre explicando às crianças por que elas também não podem repeti-los, atente-se aos atos que podem, sim, ser hostis à diversidade “Eu já fui professora primária e mesmo sendo uma mulher negra, já fiz coisas que me arrependo, como rezar antes de comer. A escola é laica e não poderia, como professora, me esquecer dos alunos não-cristãos”. 3. Não incentive apelidos que caracterizam estereótipos Lucia é enfática neste ponto “Apelido pode até parecer carinhoso, mas não é legal. Pense por que há tanta necessidade de classificar alguém que não é branco? Não chame de japonesinho’, de mulatinha’, de bombom’… Falando assim, você repete o racismo, mesmo achando que não. Use sempre o nome da criança. Sempre! 4. Reflita a necessidade de festas em datas comemorativas Aqui, o questionamento de Lucia fica, principalmente, para professores e profissionais da educação “As festas de dia das mães e dia dos pais só reforça um modelo de família tradicional que não é mais o único. Poxa, quantas crianças são, hoje, criadas pelos avós, tios, ou têm dois pais, ou duas mães? A festa junina, que tradicionalmente é uma festa católica, também deveria ser repensada”, explica. “E que tal adotar uma festa da família?”, complementa. 5. Explique, explique e explique tudo às crianças Exemplifique aos pequenos o que é preconceito, discriminação e nunca evite o assunto! “Converse e aposte no poder da sinceridade.” 6. Valorize a diversidade no dia a dia “Mostre referências de diversidades em livros, filmes… A criança percebe quando não está no modelo em que é apresentado, desconstruindo ideias tradicionais. E desconstruir é uma luta”, defende Lucia. Leia Também Como falar com seus filhos sobre abuso sexual
GJ4P. eu2t8ovxcp.pages.dev/199eu2t8ovxcp.pages.dev/188eu2t8ovxcp.pages.dev/430eu2t8ovxcp.pages.dev/816eu2t8ovxcp.pages.dev/564eu2t8ovxcp.pages.dev/16eu2t8ovxcp.pages.dev/395eu2t8ovxcp.pages.dev/710eu2t8ovxcp.pages.dev/951
upaya untuk menekan dan menghapus praktik praktik diskriminasi dengan melalui
